Voiceofnusantara.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di wilayahnya. Ia mengusulkan pembentukan sistem zonasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang akan melibatkan kolaborasi lintas kabupaten dan kota.

Usulan ini telah ia diskusikan langsung bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa, 15 April 2025.

Dikutip dari Klik Solo, jaringan Voice of Nusantara, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 50 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029.

“Kalau masing-masing daerah bergerak sendiri, berat. Harus gotong royong. Sesuai arahan Pak Menteri, kami akan susun zonasi sampah secara regional,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagian besar menghadapi keterbatasan lahan TPA dan rendahnya efektivitas pengelolaan sampah. Karena itu, zonasi regional dinilai sebagai solusi jangka panjang yang lebih terintegrasi.

Dalam waktu dekat, Gubernur Luthfi akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk mendapatkan arahan langsung dari Menteri Lingkungan Hidup.

“Harus segera kita koordinasikan. Penanganan sampah tidak bisa setengah-setengah—harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Sejumlah inovasi pengelolaan sampah di Jawa Tengah saat ini sudah menunjukkan hasil positif:

• TPST Jeruk Legi (Cilacap): Mengolah 150 ton sampah/hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel).
• TPST BLE (Banyumas): Terkenal dengan pengolahan sampah menjadi paving block dan budidaya maggot.
• TPA Putri Cempo (Solo): Mengelola 450 ton sampah/hari dan menghasilkan energi listrik hingga 5 MW.
• TPST Regional Magelang: Berkapasitas 200 ton/hari, didukung oleh AIIB.
• TPA di Rembang, Temanggung, Jepara: Masing-masing berkapasitas 100 ton/hari.
• 88 Desa Mandiri Sampah: Inisiatif pengelolaan berbasis komunitas yang mendapatkan apresiasi nasional.

Menteri Hanif Faisol menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil Gubernur Luthfi, dan menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah.

“Masalah sampah harus jadi prioritas. Beberapa daerah butuh intervensi cepat. Pemerintah pusat siap bantu lewat teknologi pengolahan sampah hingga menjadi energi,” ujar Hanif.

Pemerintah pusat pun berharap Jawa Tengah bisa menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah terpadu yang berbasis kerja sama lintas wilayah.