VoN, SOLO – Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) yang secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan dirinya sebagai kader partai.

Berbicara di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 17 Desember 2024, Jokowi menegaskan dirinya menghormati keputusan yang diambil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Ya ndak apa-apa (dipecat PDIP). Saya menghormati itu,” ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Selasa 17 Desember 2024, dilansir KlikSoloNews, jejaring VoN.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan pembelaan atau penilaian terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, pemecatan ini adalah bagian dari dinamika politik yang telah terjadi.

“Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Biar nanti waktu yang mengujinya,” tegasnya.

Ketika ditanya mengenai langkah selanjutnya, Jokowi hanya tersenyum ketika disinggung soal pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. Ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa langkah politiknya ke depan akan berfokus pada jalur independen atau partai perorangan, sebuah pendekatan yang disebutnya lebih mencerminkan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi politik tanpa terikat pada struktur partai tertentu.

“Saya sudah sampaikan, partai perorangan (langkah politik ke depan),” kata Jokowi singkat.

Terkait kabar bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulungnya, turut dipecat dari PDIP, Jokowi meminta agar pertanyaan tersebut langsung ditujukan kepada Gibran.

“Ya tanya saja ke Mas Gibran, kok tanya ke saya,” ujarnya sembari tersenyum.

Keputusan PDIP untuk memecat Jokowi dan Gibran menjadi sorotan besar di panggung politik nasional. Langkah ini memunculkan spekulasi tentang arah politik keluarga Jokowi ke depan.

Dengan sikap Jokowi yang memilih “partai perorangan,” banyak pihak bertanya-tanya apakah ini menjadi sinyal awal pembentukan gerakan politik baru atau langkah politik independen yang lebih besar.

Sebagai mantan Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dekat dengan PDIP, pemecatan ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik Jokowi.

Waktu akan membuktikan bagaimana keputusan ini memengaruhi dinamika politik nasional, khususnya menuju kontestasi politik di masa mendatang. ***