Voiceofnusantara.com, SOLO – Isu terkait anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Presiden ke-8 Prabowo Subianto menjadi sorotan publik.

Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan media, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak memberi komentar panjang lebar dan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

“Silakan tanyakan langsung ke Kepala Otorita IKN mengenai anggaran IKN yang diblokir. Itu urusan pemerintah,” tegas Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (7/2/2025).

Jokowi juga menekankan persoalan tersebut berada di ranah pemerintahan, sehingga dirinya tidak ingin terlalu terlibat dalam perbincangan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.

Sebelumnya, Jokowi mengaku ia sempat berkomunikasi dengan Basuki, namun lebih kepada sekadar menanyakan kabar, bukan terkait pekerjaan atau masalah anggaran.

“Kadang-kadang (komunikasi dengan Basuki), hanya sekadar mengabarkan kabar saja. Sehat, Pak Basuki? Keluarga bagaimana? Itu saja,” tuturnya sambil tersenyum.

Menteri PUPR Jelaskan Efisiensi Anggaran

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan penjelasan terkait kebijakan anggaran 2025, khususnya yang berhubungan dengan IKN.

Menurutnya, anggaran tersebut tidak sepenuhnya diblokir atau dikunci, melainkan ada efisiensi yang dilakukan sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

“Anggaran untuk IKN, kami minta untuk menanyakan langsung ke Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ini bukan soal dikunci. Seperti yang pernah disampaikan Presiden, kita wajib untuk efisien dan mengurangi kebocoran di berbagai sektor,” ujar Dody di Pura Mangkunegaran.

Dody mengonfirmasi bahwa kebijakan efisiensi ini bukan berarti menghalangi perkembangan IKN, melainkan upaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan memastikan setiap dana yang dialokasikan digunakan secara optimal, tanpa pemborosan.

Mengapa IKN Jadi Sorotan?

Isu mengenai anggaran IKN yang diblokir mencuat setelah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa anggaran untuk proyek ambisius tersebut harus diperiksa kembali dan dilakukan efisiensi.

Hal ini mendapat perhatian luas, mengingat IKN adalah proyek besar yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi sejak awal masa jabatannya.

Sebagai proyek yang memiliki visi untuk menjadi ibu kota baru Indonesia, IKN telah menjadi simbol modernisasi dan pemerataan pembangunan.

Namun, terjadinya pembatasan anggaran di tengah perjalanan proyek ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kelancaran pembangunan dan percepatan realisasi IKN.

Dalam konteks ini, komunikasi yang terbuka antara Pemerintah Pusat dan Kepala Otorita IKN menjadi kunci untuk menjaga kelancaran program tersebut.

Jokowi menegaskan kembali bahwa kebijakan mengenai anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut merupakan urusan pemerintahan dan harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.(*)