VoN, JAKARTA – Mahfud MD mengkritik keras terkait polemik mobil dinas RI 36 yang digunakan Raffi Ahmad.

Insiden ini mendapat tanggapan tajam dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang secara terbuka mengkritik klarifikasi Raffi Ahmad.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube-nya pada Selasa 14 Januari 2025, Mahfud MD menegaskan kendaraan dinas negara seharusnya digunakan secara eksklusif pejabat yang berwenang.

Ia juga menyoroti penyalahgunaan fasilitas negara oleh pihak lain tanpa kehadiran pejabat terkait.

“Begitu sudah ribut, baru ada yang ngaku. ‘Oh bukan saya, itu mobil saya tapi saya tidak ada di situ (mobil RI 36).’ Nggak boleh mobil dipakai orang lain tanpa pejabatnya di situ,” ujar Mahfud MD dalam video tersebut.

Etika Penggunaan Mobil Dinas

Mahfud MD membagikan pengalamannya selama menjabat sebagai pejabat negara, di mana aturan penggunaan kendaraan dinas diterapkan secara ketat. Ia menegaskan bahwa keluarganya tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas tanpa kehadirannya.

“Hal seperti ini adalah tanggung jawab ajudan untuk memastikan siapa yang menggunakan kendaraan dinas dan dalam kondisi apa kendaraan itu digunakan,” tambahnya.

Bahkan, sekretaris pribadinya enggan menggunakan mobil dinas karena adanya aturan tegas terkait fasilitas negara.

Mahfud MD juga menyindir pernyataan Raffi Ahmad, menyebutnya sebagai bentuk ketidakjujuran yang mencederai etika pejabat negara.

“Saya tersinggung, karena merasa dibohongi. Pejabat kok nggak jujur, negara jadi seperti kampungan begini,” ucapnya.

Klarifikasi Raffi Ahmad

Raffi Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

Ia mengakui mobil RI 36 adalah kendaraan dinas yang ia gunakan. Namun, ia menekankan dirinya tidak berada di dalam mobil saat insiden terjadi.

Menurut Raffi, insiden bermula dari perselisihan antara pengemudi taksi Alphard dan sopir truk yang hampir menyebabkan kecelakaan.

“Petugas patwal yang melihat hal tersebut khawatir akan menimbulkan kemacetan. Mereka langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan, ‘Sudah, maju Pak,’ disertai gestur yang terlihat di video,” jelas Raffi dalam siaran persnya pada Sabtu 11 Januari 2025.

Raffi juga menyatakan bahwa kendaraan tersebut sedang digunakan untuk menjemputnya setelah ia mengambil dokumen penting terkait keperluan rapat.

“Benar bahwa kendaraan tersebut adalah mobil yang saya gunakan. Namun, pada saat kejadian, saya tidak berada di dalamnya karena mobil tersebut sedang dalam posisi menjemput saya,” ungkapnya.

Insiden ini memicu perdebatan lebih luas mengenai pentingnya etika dan aturan dalam penggunaan fasilitas negara.

Sebagai simbol tanggung jawab publik, kendaraan dinas negara semestinya digunakan sesuai dengan aturan dan tidak untuk keperluan pribadi yang tidak relevan.

Penggunaan fasilitas negara, termasuk kendaraan dinas, menjadi cerminan integritas pejabat yang bersangkutan. Dengan adanya insiden ini, publik diharapkan semakin sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. (*)