Voiceofnusantara.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinkronisasi seluruh kebijakan dan instrumen keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memperlancar program ini.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung.

“Kami mengundang semua pihak terkait untuk mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun kebijakan Bank Indonesia, melalui makroprudensial maupun mekanisme lainnya, untuk mendukung sektor perumahan,” ujar Menkeu.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun untuk mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dana tersebut akan digunakan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memberikan kemudahan pembiayaan dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membantu pendanaan rumah bagi 220 ribu MBR.

Menkeu menambahkan, meskipun alokasi tersebut sudah ada, pemerintah masih akan berupaya untuk mencari instrumen keuangan tambahan guna mencapai target Program 3 Juta Rumah.

“Kami akan terus berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan berbagai cara guna memenuhi target anggaran tersebut. Beberapa solusi sudah ditemukan, dan akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis yang terdiri dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Thohir dari BUMN, dan Pak Perry Warjiyo dari Bank Indonesia,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menyatakan optimisme yang tinggi terhadap pencapaian target 3 juta rumah bagi MBR. Selain menyediakan rumah baru, pemerintah juga memiliki berbagai instrumen pendukung lain, seperti program perbaikan rumah bagi masyarakat serta skema bantuan uang muka, yang semuanya akan didorong melalui APBN.

“Kami akan terus mengevaluasi dan meningkatkan skala program ini. Kami juga membahas cara untuk meningkatkan skala penyediaan rumah ini bersama Bank Indonesia, sektor perbankan, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” jelas Menkeu.

Dukungan terhadap sektor suplai (produsen rumah) dan sisi demand (masyarakat yang membutuhkan rumah) menjadi fokus utama dalam program ini.

Dengan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor perbankan, pemerintah berharap bisa mempercepat terwujudnya program ini dan meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.

Keterlibatan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diwakili Menteri Maruarar Sirait, serta Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan salah satu program strategis yang mendukung pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah yang terjangkau. (*)