VoN, KAIRO – Presiden Prabowo Subianto menyatakan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.

Pernyataan ini disampaikan saat Prabowo bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, seperti yang terlihat dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (19/12/2024).

Prabowo mengungkapkan dirinya ingin memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk mengakui kesalahan mereka dan mengembalikan uang yang telah diambil dari rakyat. Dia menegaskan bahwa mereka yang mengembalikan uang tersebut dapat memperoleh maaf.

“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh, memberi kesempatan untuk taubat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” kata Prabowo.

Proses Pengembalian Secara Diam-diam

Prabowo menambahkan bahwa para koruptor dapat mengembalikan uang rakyat secara diam-diam untuk menghindari sorotan publik. Menurutnya, yang terpenting adalah uang yang dicuri tersebut kembali kepada negara.

“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga menyerukan kepada pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk memenuhi kewajiban mereka. Ia menyatakan bahwa selama mereka mematuhi hukum dan membayar kewajiban, pemerintah tidak akan mengungkit-ungkit pelanggaran di masa lalu.

“Kemudian hai kalian-kalian yang sudah menerima fasilitas dari bangsa dan negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” tegas Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini mencerminkan pendekatan pemerintahannya yang mengedepankan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dengan memberikan opsi untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat, Prabowo berharap dapat mendorong perubahan positif bagi bangsa.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sekaligus memberikan solusi pragmatis dalam mengatasi masalah korupsi yang telah lama menjadi tantangan di Indonesia. **