Voiceofnusantara.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat strategis bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut membahas penguatan sektor industri padat karya sebagai langkah utama dalam meningkatkan daya saing nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan industri lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor tekstil dan produk tekstil, yang saat ini telah menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS.

“Arahan pertama dari Presiden adalah pemerintah harus melihat keseluruhan rantai pasok dan melakukan harmonisasi tarif yang sudah berjalan. Kedua, pemerintah akan merespons adanya praktik dumping dengan membentuk satuan tugas anti-dumping untuk percepatan penanganan,” ujar Airlangga.

Dalam upaya lebih lanjut untuk memperkuat industri padat karya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar sektor ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status ini, berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif dapat diberikan kepada pelaku industri demi mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

Sebagai bagian dari langkah konkret, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi mesin produksi untuk meningkatkan daya saing industri. Paket ini mencakup alokasi kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen, yang akan diberikan kepada sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur.

“Kami berharap bahwa dengan kebijakan ini, sektor padat karya bisa kembali bangkit dan lapangan kerja semakin bertambah. Terlebih dengan adanya kesepakatan perdagangan seperti EU CEPA, kita harapkan industri nasional dapat bersaing lebih baik di pasar global,” tambah Airlangga.

Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas dalam waktu dekat.

Menurutnya, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN telah bekerja sama untuk merancang kebijakan deregulasi agar tidak menghambat investasi dan pertumbuhan industri nasional.

“Presiden telah memberikan instruksi yang jelas dan tegas terkait deregulasi. Kebijakan ini tidak hanya akan mempercepat investasi, tetapi juga mengurangi korupsi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien dan transparan,” ujar Luhut.

Dengan berbagai kebijakan strategis yang sedang disiapkan, pemerintah optimistis industri padat karya di Indonesia dapat tumbuh lebih pesat, meningkatkan daya saing di kancah internasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat luas.(*)