Voiceofnusantara.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengarahkan jajaran menteri untuk segera merumuskan aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya saing industri Indonesia di pasar global, terutama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa, menanggapi saran dari sejumlah ekonom yang mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam industrialisasi global.

“Kita harus realistis. Kalau TKDN dipaksakan, kita justru akan kalah bersaing. Jadi, TKDN sebaiknya dibuat lebih fleksibel,” ungkap Prabowo.

Menurutnya, penerapan TKDN yang terlalu ketat dapat membuat Indonesia kurang menarik bagi investor, yang akhirnya lebih memilih berinvestasi di negara lain. Oleh karena itu, Prabowo mengusulkan untuk merubah mekanisme implementasi TKDN, dengan kemungkinan memberikan insentif sebagai alternatif.

“Mungkin bisa diganti dengan insentif. Tolong para menteri saya, mari kita buat aturan yang realistis,” tambah Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kekhawatiran terkait pengembangan produk dalam negeri tetap bisa dilakukan dengan berbagai cara lain, seperti melalui pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Terkait dengan saran ekonom mengenai penerapan prinsip “neck to neck, eye to eye, dan point to point,” yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang serupa dengan negara lain dalam menarik investasi, Prabowo menyatakan ketertarikannya.

“Saya sangat tertarik dengan prinsip neck to neck dan eye to eye. Itu adalah langkah luar biasa untuk mendukung industrialisasi di Indonesia,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melakukan deregulasi secara bijaksana, dengan menghapus peraturan yang dianggap tidak lagi efektif dan justru membebani iklim industri. Langkah ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan oleh Kabinet Merah Putih.

“Deregulasi ini adalah bagian dari misi kita. Kita akan memangkas sistem perizinan yang terlalu berbelit-belit, karena sudah waktunya kita lakukan perubahan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Prabowo.