VoN, JAKARTA – Berikut ini profil Menteri Satryo Soemantro Brodjonegoro, ilmuwan ternama yang didemo anak buahnya sendiri karena arogan.

Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran (2024-2029), kini tengah menjadi pusat perhatian publik.

Aksi protes dari pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) di Jakarta pada Senin 20 Januari 2025 menyoroti kepemimpinan Satryo dan istrinya, Silvia Ratnawati Brodjonegoro, dengan tuduhan gaya kepemimpinan yang dianggap sewenang-wenang.

Namun, di balik isu yang berkembang, Satryo memiliki rekam jejak cemerlang sebagai ilmuwan, pendidik, dan pemimpin di berbagai institusi pendidikan tinggi.

Berikut profil Menteri Satryo Soemantro Brodjonegoro, ilmuwan ternama yang didemo anak buahnya sendiri karena arogan.

Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda, pada 5 Januari 1956. Ia merupakan putra dari Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada era Presiden Soeharto. Tradisi pendidikan yang kuat di keluarganya menjadi landasan bagi perjalanan akademik dan profesionalnya.

Sebagai alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), Satryo melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan meraih gelar doktor di bidang teknik mesin dari Universitas Tokyo, Jepang.

Tak berhenti di situ, ia juga meraih PhD dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dua institusi yang memperkuat reputasinya sebagai akademisi kelas dunia.

Karier Satryo Soemantri Brodjonegoro

Karier kepemimpinan Satryo dimulai pada tahun 1992 ketika ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin di ITB. Selama berada di ITB, ia dikenal sebagai ilmuwan produktif dengan total 99 publikasi ilmiah, yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam dunia teknik di Indonesia.

Satryo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) pada periode 1999-2007. Posisi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam kariernya, di mana ia berperan besar dalam memajukan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada 2018-2023, Satryo juga menjadi anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, menunjukkan pengakuan atas dedikasinya di bidang sains dan teknologi.

Atas kontribusinya di bidang pendidikan dan penelitian, Satryo menerima berbagai penghargaan, termasuk Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama dari ITB pada 2010.

Penghargaan internasional juga diraihnya, seperti The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Pemerintah Jepang pada 2016, yang mencerminkan pengakuan global atas kiprahnya.

Meski memiliki prestasi gemilang, kepemimpinan Satryo saat ini tak lepas dari kontroversi. Aksi unjuk rasa ratusan pegawai ASN di bawah kementeriannya menyoroti dugaan tindakan yang kurang berkeadilan, termasuk pemecatan mendadak seorang pegawai.

Diberitakan sebelumnya, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kementerian tersebut.

Aksi ini dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti “Indonesia Raya” dan “Bagimu Negeri” sebagai bentuk protes damai.

Unjuk rasa ini dipicu pemberhentian secara mendadak yang dialami salah seorang pegawai Kemdiktisaintek, Neni Herlina.

Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menyampaikan bahwa tindakan tersebut diduga disebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas.

“Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suudzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya,” ujar Suwitno di sela-sela aksi tersebut.

Aksi tersebut diikuti sekitar 235 pegawai ASN yang menuntut agar keluhan mereka mendapat perhatian langsung dari Menteri Kemdiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kritik tajam melalui spanduk yang dibawa para demonstran mengindikasikan adanya keresahan terkait tata kelola di kementerian tersebut. (*)