Voiceofnusantara.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/4), Ribka menyampaikan bahwa percepatan penyusunan RTRW ini merupakan bagian dari arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, guna mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, ini sudah harus mulai dikerjakan,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau.

Menurut Ribka, penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam pengaturan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, pengembangan sektor pariwisata, dan menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

“Dengan RTRW, kita bisa menentukan peruntukan kawasan, seperti untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. Oleh karena itu, RTRW ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Ribka mendorong Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara Bappeda Provinsi Sultra, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan RTRW secara nasional pada tahun ini.

“Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk menyelesaikan RTRW di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain soal RTRW, Ribka turut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi yang dapat menarik investasi, khususnya dari sektor swasta. Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

“Inovasi daerah sangat penting untuk meningkatkan PAD. Dengan demikian, fiskal daerah akan lebih kuat dan mandiri,”ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, terutama visi besar pembangunan yang terangkum dalam Astacitasebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Intisarinya sudah dirumuskan dan dikenal dengan nama Astacita. Harapannya, program ini segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra,” katanya.

Ia berharap dengan sinergi dalam penyusunan RTRW dan RKPD, Provinsi Sultra semakin siap menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang tersebut turut dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sultra.