Voiceofnusantara.com, Solo – Aufaa Luqmana, seorang warga Solo, menggugat Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) terkait dengan janji produksi massal mobil Esemka. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan nomor perkara PN SKT-08042025051.

Dalam gugatan tersebut, penggugat merasa dirugikan secara materil karena janji terkait produksi mobil Esemka yang tidak terealisasi sesuai harapan. Menurut kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi, kliennya berharap mobil Esemka jenis Bima pick-up bisa menjadi pilihan terjangkau bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha angkutan. Namun, kenyataannya, produksi massal mobil Esemka tidak pernah terealisasi, dan distribusinya pun sangat terbatas.

“Mobil Esemka dijanjikan akan menjadi mobil nasional yang terjangkau dan bisa dimiliki masyarakat. Klien kami sudah merencanakan pembelian dua unit, tetapi kenyataannya tidak ada produksi massal dan distribusinya pun minim,” ujar Arif Sahudi.

Pada masa jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta, Jokowi sempat mempopulerkan mobil Esemka, dan dukungan terhadap kendaraan tersebut kembali digaungkan saat Jokowi meresmikan pabrik perakitan Esemka di Boyolali pada 6 September 2019. Namun, penggugat menilai bahwa janji tersebut tidak terealisasi dengan baik, dengan produksi yang terhenti dan pemasaran yang tidak jelas.

Dalam gugatan ini, penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp300 juta, setara dengan harga dua unit mobil Esemka, dan meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Jokowi, Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi telah melakukan wanprestasi. Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menjatuhkan sita jaminan terhadap aset PT Solo Manufaktur Kreasi.

Penggugat berharap agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh tuntutannya. Namun, jika terdapat pandangan hukum lain, pihak penggugat meminta putusan yang seadil-adilnya.

Simbol Kemandirian atau Realitas Produksi?

Mobil Esemka sempat dielu-elukan sebagai simbol kemandirian industri otomotif nasional, dengan harapan bahwa kendaraan tersebut bisa menjadi alternatif murah dan lokal bagi masyarakat Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, mobil ini mendapat sorotan publik terkait transparansi, kelanjutan produksi, dan komitmen pengembangannya. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah janji-janji yang dilontarkan oleh pemerintah dan produsen terkait Esemka dapat dipenuhi dengan komitmen yang jelas atau tidak.