Voiceofnusantara.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beraudiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk merespons tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

“Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan ekonomi nasional.

Pemerintah, kata dia, mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Baca juga: Ada MPPDN, Luhut: Teknologi Harus Diarahkan untuk Permudah Hidup Rakyat

Luhut juga menyinggung upaya relokasi beberapa perusahaan garmen dan alas kaki di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja serta peningkatan penerimaan negara melalui digitalisasi. Salah satu proyek percontohan yang akan segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran karena bantuan akan lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ketua DEN juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.

“Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan—apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan para ekonom secara langsung.

“Ini adalah diskusi yang produktif, dan kami berharap agar desakan yang kami susun dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ke depan. Kami juga berharap diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala,” tutur Jahen.

Sebagai informasi, AEI menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Selasa (9/9), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perbaikan misalokasi anggaran secara menyeluruh, serta penempatan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
2. Pengembalian independensi dan transparansi institusi negara, serta memastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu.
3. Penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
4. Deregulasi kebijakan, perizinan, dan lisensi, serta penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
6. Kembalikan pengambilan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan kehati-hatian fiskal.
7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan perbaiki tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.